Senin, 11 Maret 2013

Penjelasan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999

PENJELASAN
ATAS
UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
I.        UMUM
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas‑batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keingingan dan kemampuan konsumen.
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar‑besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang‑undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang‑undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Di samping itu, Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.
Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang‑Undang Dasar 1945.
Di samping itu, Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini         telah ada beberapa undang‑undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:
a.   Undang‑undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang‑undang;
b.   Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
c.    Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok‑Pokok Pemerintahan di Daerah;
d.   Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
e.   Undang‑undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
f.     Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
g.    Undang‑undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
h.   Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
i.     Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
j.    Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
k.    Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
l.     Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
m.  Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
n.   Undang‑undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1987;
o.   Undang‑undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
p.   Undang‑undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk;
q.   Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r.    Undang‑undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
s.    Undang‑undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
t.    Undang‑undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang‑undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang‑undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang‑undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.
Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang‑undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan‑ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
II.       PASAL DEMI PASAL
          Pasal 1
                   Angka 1
                             Cukup jelas
                   Angka 2
                             Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang‑undang ini adalah konsumen akhir.
                   Angka 3
                             Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain‑lain.
                   Angka 4
                             Cukup jelas
                   Angka 5
                             Cukup jelas
                   Angka 6
                             Cukup jelas
                   Angka 7
                             Cukup jelas
                   Angka 8
                             Cukup jelas
                   Angka 9
                             Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
                   Angka 10
                             Cukup jelas
                   Angka 11
                             Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.
                   Angka 12
                             Cukup jelas
                   Angka 13
                             Cukup jelas
          Pasal 2
                   Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
1.    Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar‑besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2.    Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3.    Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4.    Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5.    Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
         
Pasal 3
                   Cukup jelas
Pasal 4
                   Huruf a
                             Cukup jelas
                   Huruf b
                             Cukup jelas
                   Huruf c
                             Cukup jelas
                   Huruf d
                             Cukup jelas
                   Huruf e
                             Cukup jelas
                   Huruf f
                             Cukup jelas
                   Huruf g
                             Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
                   Huruf h
                             Cukup jelas
                   Huruf i
                             Cukup jelas
Pasal 5
                   Cukup jelas
Pasal 6
                   Cukup jelas
Pasal 7
                   Huruf a
                             Cukup jelas
                   Huruf b
                             Cukup jelas
                   Huruf c
                             Pelaku usaha dilarang membeda‑bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda‑bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
                   Huruf d
                             Cukup jelas
                   Huruf e
                             Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.
                   Huruf f
                             Cukup jelas
                   Huruf g
                             Cukup jelas
         
Pasal 8
                   Ayat (1)
                             Huruf a
                                      Cukup jelas
                             Huruf b
                                      Cukup jelas
                             Huruf c
                                      Cukup jelas
                             Huruf d
                                      Cukup jelas
                             Huruf e
                                      Cukup jelas
                             Huruf f
                                      Cukup jelas
                             Huruf g
                                      Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
                             Huruf h
                                      Cukup jelas
                             Huruf i
                                      Cukup jelas
                             Huruf j
                                      Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Barang‑barang yang dimaksud adalah barang‑barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.
                   Ayat (3)
                             Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan    perundang‑undangan yang berlaku.
                   Ayat (4)
                             Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.
         
Pasal 9
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
         
Pasal 10
                   Cukup jelas
         
Pasal 11
                   Huruf a
                             Cukup jelas
                   Huruf b
                             Cukup jelas
                   Huruf c
                             Cukup jelas
                   Huruf d
                             Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.
                   Huruf e
                             Cukup jelas
                   Huruf f
                             Cukup jelas
         
Pasal 12
                   Cukup jelas
         
Pasal 13
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
         
Pasal 14
                   Cukup jelas
         
Pasal 15
                   Cukup jelas
         
Pasal 16
                   Cukup jelas
         
Pasal 17
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
         
Pasal 18
                   Ayat (1)
                             Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
                             Huruf a
                                      Cukup jelas
                             Huruf b
                                      Cukup jelas
                             Huruf c
                                      Cukup jelas
                             Huruf d
                                      Cukup jelas
                             Huruf e
                                      Cukup jelas
                             Huruf f
                                      Cukup jelas
                             Huruf g
                                      Cukup jelas
                             Huruf h
                                      Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
         
Pasal 19
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
                   Ayat (5)
                             Cukup jelas
         
Pasal 20
                   Cukup jelas
Pasal 21
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
         
Pasal 22
                   Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.
         
Pasal 23
                   Cukup jelas
Pasal 24
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
         
Pasal 25
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
         
Pasal 26
                   Cukup jelas
         
Pasal 27
                   Huruf a
                             Cukup jelas
                   Huruf b
                             Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.
                   Huruf c
                             Yang dimaksud dengan kualitas barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.
                   Huruf d
                             Cukup jelas
                   Huruf e
                             Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.
         
Pasal 28
                   Cukup jelas
         
Pasal 29
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
                   Ayat (5)
                             Cukup jelas
         
Pasal 30
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
                   Ayat (3)
                             Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.
                             Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain‑lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang‑undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
                   Ayat (5)
                             Cukup jelas
                             Ayat (6)
                             Cukup jelas
         
Pasal 31
                   Cukup jelas
         
Pasal 32
                   Cukup jelas
         
Pasal 33
                   Cukup jelas
         
Pasal 34
                   Ayat (1)
                             Huruf a
                                      Cukup jelas
                             Huruf b
                                      Cukup jelas
                             Huruf c
                                      Cukup jelas
                             Huruf d
                                      Cukup jelas
                             Huruf e
                                      Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).
                             Huruf f
                                      Cukup jelas
                             Huruf g
                                      Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
         
Pasal 35
                   Ayat (1)
                             Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
         
Pasal 36
                   Huruf a
                             Cukup jelas
                   Huruf b
                             Cukup jelas
                   Huruf c
                             Cukup jelas
                   Huruf d
                             Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
                   Huruf e
                             Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.
         
Pasal 37
                   Cukup jelas
Pasal 38
                   Huruf a
                             Cukup jelas
                   Huruf b
                             Cukup jelas
                   Huruf c
                             Cukup jelas
                   Huruf d
                             Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
                   Huruf e
                             Cukup jelas
                   Huruf f
                             Cukup jelas
         
Pasal 39
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
         
Pasal 40
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
         
Pasal 41
                   Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
         
Pasal 42
                   Cukup jelas
         
Pasal 43
                   Cukup jelas
         
Pasal 44
                   Ayat (1)
                             Yang dimaksud dnegan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
         
Pasal 45
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh ketua belah pihak yang bersengketa.
                             Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang‑undang ini.
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
         
Pasal 46
                   Ayat (1)
                             Huruf a
                                      Cukup jelas
                             Huruf b
                                      Undang‑undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.
                                      Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar‑benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
                             Huruf c
                                      Cukup jelas
                             Huruf d
                                      Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap      konsumen.
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
         
Pasal 47
                   Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.
                  
Pasal 48
                   Cukup jelas
Pasal 49
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
                   Ayat (5)
                             Cukup jelas
         
Pasal 50
                   Cukup jelas
         
Pasal 51
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
         
Pasal 52
                   Cukup jelas
         
Pasal 53
                   Cukup jelas
         
Pasal 54
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
         
Pasal 55
                   Cukup jelas
         
Pasal 56
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
                   Ayat (5)
                             Cukup jelas
         
Pasal 57
                   Cukup jelas
         
Pasal 58
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
         
Pasal 59
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
                   Ayat (4)
                             Cukup jelas
         
Pasal 60
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
Pasal 61
                   Cukup jelas
         
Pasal 62
                   Ayat (1)
                             Cukup jelas
                   Ayat (2)
                             Cukup jelas
                   Ayat (3)
                             Cukup jelas
         
Pasal 63
                   Cukup jelas
         
Pasal 64
                   Cukup jelas
         
Pasal 65
                   Cukup jelas
          TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821

undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999

sumber : UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silahkan berkomentar...