Cara Pasang WiFi di Rumah, Toko, Kantor

Cara Pasang WiFi di Rumah, Toko, atau Kantor untuk daerah kecamatan Pageruyung, Sukorejo, Patean, dan Plantungan Kab. Kendal bisa langsung mendaftar melalui Indihome. Namun jika Indihome tidak bisa menjangkau daerah atau rumah anda maka bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki rumah yang terjangkau Indihome tersebut untuk kemudian di tembak kan ke rumah atau tempat dimana WiFi ingin anda pasang.

Catatan penting sebelum melakukan itu adalah anda harus memastikan antara rumah teman anda dan rumah anda tidak boleh terhalang bukit atau pohon rindang yang besar karena untuk untuk wifi tembak tidak boleh ada halangan apapun, harus Loss. Tentu saja bisa di buat loss dengan membuat tower tinggi, namun rasanya investasi untuk membuat wifi dirumah jadi sangat mahal, bisa sampai 30 an Juta.

Pilihan selanjutnya untuk bisa menikmati Wifi di rumah atau kantor anda adalah dengan menghubungi jasa penyedia layanan internet atau pemasangan wifi di sekitar anda. Biasanya dia bisa mensolusikan cara terbaik untuk menekan biaya. apalagi jika jasa tersebut dekat dengan anda, maka tentu akan sangat terjangkau.

Biaya pasang wifi oleh Indihome

Biaya pasang wifi langsung ke Indihome adalah Gratis, anda di pinjamkan alat berupa router dan hanya membaya biaya bulanan saja. Biaya langganan bulanan Indihome bervariasi tergantung berapa kecepatan internet akses yang anda inginkan. biasanya mulai 330.000/ bulan. Namun untuk bulan pertama akan ada biaya tambahan pemasangan sebesar sampai sekitar 450.000.

Biaya pasang wifi oleh Jasa Penyedia Wifi

Biaya pasang wifi oleh jasa penyedia wifi memang sedikit mahal di awal karena alat-alat yang digunakan harus di sediakan oleh customer atau pelanggan. Namun disisi lain pelanggan di untungkan dengan biaya langganan bulanan yang jauh lebih murah, bisa mulai dari 100.000 an per bulannya. (ditambah PPN).

Keuntungan lainnya adalah anda tidak usah pusing memikirkan hal teknis jika terkendala internet eror dan lainnya. Jasa penyedia wifi ini akan lebih cepat untuk membantu mengatasi masalah internet eror tersebut.

Hal ini berlaku untuk daerah yang hanya tersedia jaringan wifi Indihome di jalur utama, seperti di daerah kendal atas, yaitu kawedanan Selokaton. (Sukorejo, Plantungan, Pageryung, Patean). Namun untuk kota besar tentu banyak pilihan penyedia layanan internet selain Indihome.

Di kawedanan selokaton banyak tenaga yang bisa membantu anda memasang jaringan Wifi, salah satunya adalah mas Ahmad Sapuan di desa Gondoharum, Kecamatan Pageruyung, silahkan hubungi dia di nomor 0857-0033-7866. 

Sekian artikel tentang cara pasang wifi, semoga bisa bermanfaat.

Sewa Tenda dan Kompor Mini Mendaki Gunung

menyewakan peralatan hiking untuk wilayah sekitar Sukorejo, Pageruyung, kabupaten Kendal dan Bawang – Kabupaten Batang menyewakan tenda / dome dan kompor mini/portable untuk perlengkapan / peralatan mendaki gunung. monggo bagi teman teman sekitar Sukorejo, Pageruyung, Patean, Plantungan, Weleri, Kendal, Bawang, Batang, ngadirejo, parakan, temanggung, dan sekitarnya yang membutuhkan perlengkapan untuk mendaki gunung, bisa hubungi kami.

Menyewakan peralatan mendaki gunung, sukorejo, pageruyung, patean, batang, kendal, bawang

Biaya sewa :

NO.	NAMA BARANG	WARNA	KAPASITAS	TYPE	Merk	Sewa /Hari
1.	Tenda/Dome	Merah maroon	4-5 orang		REI	35.000
2.	Tenda/dome	Biru	4-5 orang		REI	35.000
3.	Kompor portable	Merah	-	windproof		15.000
4.	Matras	Hitam				5.000

Ketentuan sewa :

- Penyewa harus meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan sewa, Misal (KTP/SIM)
– Sewa dihitung berdasarkan hari penyewaan.
– Hari sewa dihitung dari jam 12 : 00 (siang) sampai batas pengembalian besok harinya jam 17:00 (sore)
– Penyewa wajib menjaga peralatan yang disewa.
– Jika terjadi kerusakan maka wajib membayar denda sebesar biaya perbaikan kerusakan tersebut dengan jalan musyawarah.
– Jika barang yang disewa hilang maka penyewa harus mengganti dengan barang yang sama atau uang sejumlah harga baru barang tersebut.
– Keterlambatan pengembalian barang yang disewa, maka dihitung + 1 hari atau ditambah sesuai jumlah hari keterlambatan.
– Sebelum dan sesudah barang dibawa, wajib di cek dulu supaya jika terjadi kerusakan akan jelas siapa yang bertanggungjawab.
– Booking/pesan sewa barang harus ada DP minimal 50% dari biaya sewa.
– Segala bentuk penyimpangan akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib.

Yang mau menyewa tenda dan kompor mini untuk mendaki gunung ini, silahkan hubungi contact dibawah ini :

1. Vina – Bawang – Batang : SMS/WA +6287-847-025892 BBM : 53BBDD00
2. Sapuan – Pageruyung – Kendal : SMS/WA +6285-647-603608 BBM: 7671CBBB 
3. Nuryadi – Sukorejo – Kendal : SMS/WA +6281-326-374384 BBM : 7C8957CC

Membuat Website dan Blog Murah di Kendal

Assalamu'alaikum

Saya menerima jasa pembuatan blog ataupun website dengan biaya sangat murah.. hanya 160.000 pun bisa memiliki website.

untuk lebih jelasnya bisa kunjungi di www.kendalhosting.com

TTD

Admin

Tips Berbusana di Kantor Atau Tempat Kerja

Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kerja, apalagi bekerja ditempat yang menuntut kerapian dan penampilan yang menarik.. maka perlu di perhatikan sedetail mungkin cara anda berbusana.. tampil kece dan rapi tidak harus mahal.. yang terpenting adalah terlihat rapi dan cocok untuk di pandang. (bahasanya sok banget ye,.. hehe)

ini menurut saya pribadi :

1. Sesuaikan ukuran dengan tepat. jangan kegedean jangan kekecilan.terkadang di kantor juga ada Pakaian Seragam (pakaian khusus dari kantor). jadi di jahitkan dengan ukuran yang pas ya :D
2. Pilihlah warna yang tepat. terkadang ini yang susah nih.. jangan sungkan tanya kepada beberapa teman anda, dan berikan kesimpulan.
3. jangan lupa selalu di setrika :D
4. Kekantor harus wangi, tapi jangan berlebihan. 
5. Pakai jam tangan.

itu saja menurut saya.. pasti anda akan terlihat lebih gagah dari sebelumnya. hihi

Penjelasan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999

PENJELASAN

ATAS

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGANKONSUMEN

I.        UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas‑batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keingingan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar‑besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang‑undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang‑undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang‑Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini         telah ada beberapa undang‑undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

a.   Undang‑undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang‑undang;

b.   Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;

c.    Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok‑Pokok Pemerintahan di Daerah;

d.   Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

e.   Undang‑undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

f.     Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

g.    Undang‑undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

h.   Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

i.     Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

j.    Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

k.    Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

l.     Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

m.  Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

n.   Undang‑undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1987;

o.   Undang‑undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

p.   Undang‑undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk;

q.   Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

r.    Undang‑undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

s.    Undang‑undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

t.    Undang‑undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang‑undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang‑undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang‑undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang‑undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan‑ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang‑undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II.       PASAL DEMI PASAL

          Pasal 1

                   Angka 1

                             Cukup jelas

                   Angka 2

                             Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang‑undang ini adalah konsumen akhir.

                   Angka 3

                             Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain‑lain.

                   Angka 4

                             Cukup jelas

                   Angka 5

                             Cukup jelas

                   Angka 6

                             Cukup jelas

                   Angka 7

                             Cukup jelas

                   Angka 8

                             Cukup jelas

                   Angka 9

                             Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

                   Angka 10

                             Cukup jelas

                   Angka 11

                             Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

                   Angka 12

                             Cukup jelas

                   Angka 13

                             Cukup jelas

          Pasal 2

                   Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1.    Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar‑besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2.    Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.    Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4.    Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.    Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

         

Pasal 3

                   Cukup jelas

Pasal 4

                   Huruf a

                             Cukup jelas

                   Huruf b

                             Cukup jelas

                   Huruf c

                             Cukup jelas

                   Huruf d

                             Cukup jelas

                   Huruf e

                             Cukup jelas

                   Huruf f

                             Cukup jelas

                   Huruf g

                             Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

                   Huruf h

                             Cukup jelas

                   Huruf i

                             Cukup jelas

Pasal 5

                   Cukup jelas

Pasal 6

                   Cukup jelas

Pasal 7

                   Huruf a

                             Cukup jelas

                   Huruf b

                             Cukup jelas

                   Huruf c

                             Pelaku usaha dilarang membeda‑bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda‑bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

                   Huruf d

                             Cukup jelas

                   Huruf e

                             Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

                   Huruf f

                             Cukup jelas

                   Huruf g

                             Cukup jelas

         

Pasal 8

                   Ayat (1)

                             Huruf a

                                      Cukup jelas

                             Huruf b

                                      Cukup jelas

                             Huruf c

                                      Cukup jelas

                             Huruf d

                                      Cukup jelas

                             Huruf e

                                      Cukup jelas

                             Huruf f

                                      Cukup jelas

                             Huruf g

                                      Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

                             Huruf h

                                      Cukup jelas

                             Huruf i

                                      Cukup jelas

                             Huruf j

                                      Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Barang‑barang yang dimaksud adalah barang‑barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.

                   Ayat (3)

                             Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan    perundang‑undangan yang berlaku.

                   Ayat (4)

                             Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

         

Pasal 9

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

         

Pasal 10

                   Cukup jelas

         

Pasal 11

                   Huruf a

                             Cukup jelas

                   Huruf b

                             Cukup jelas

                   Huruf c

                             Cukup jelas

                   Huruf d

                             Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

                   Huruf e

                             Cukup jelas

                   Huruf f

                             Cukup jelas

         

Pasal 12

                   Cukup jelas

         

Pasal 13

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

         

Pasal 14

                   Cukup jelas

         

Pasal 15

                   Cukup jelas

         

Pasal 16

                   Cukup jelas

         

Pasal 17

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

         

Pasal 18

                   Ayat (1)

                             Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

                             Huruf a

                                      Cukup jelas

                             Huruf b

                                      Cukup jelas

                             Huruf c

                                      Cukup jelas

                             Huruf d

                                      Cukup jelas

                             Huruf e

                                      Cukup jelas

                             Huruf f

                                      Cukup jelas

                             Huruf g

                                      Cukup jelas

                             Huruf h

                                      Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

         

Pasal 19

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

                   Ayat (5)

                             Cukup jelas

         

Pasal 20

                   Cukup jelas

Pasal 21

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

         

Pasal 22

                   Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

         

Pasal 23

                   Cukup jelas

Pasal 24

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

         

Pasal 25

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

         

Pasal 26

                   Cukup jelas

         

Pasal 27

                   Huruf a

                             Cukup jelas

                   Huruf b

                             Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

                   Huruf c

                             Yang dimaksud dengan kualitas barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

                   Huruf d

                             Cukup jelas

                   Huruf e

                             Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

         

Pasal 28

                   Cukup jelas

         

Pasal 29

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

                   Ayat (5)

                             Cukup jelas

         

Pasal 30

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

                   Ayat (3)

                             Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

                             Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain‑lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang‑undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

                   Ayat (5)

                             Cukup jelas

                             Ayat (6)

                             Cukup jelas

         

Pasal 31

                   Cukup jelas

         

Pasal 32

                   Cukup jelas

         

Pasal 33

                   Cukup jelas

         

Pasal 34

                   Ayat (1)

                             Huruf a

                                      Cukup jelas

                             Huruf b

                                      Cukup jelas

                             Huruf c

                                      Cukup jelas

                             Huruf d

                                      Cukup jelas

                             Huruf e

                                      Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

                             Huruf f

                                      Cukup jelas

                             Huruf g

                                      Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

         

Pasal 35

                   Ayat (1)

                             Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

         

Pasal 36

                   Huruf a

                             Cukup jelas

                   Huruf b

                             Cukup jelas

                   Huruf c

                             Cukup jelas

                   Huruf d

                             Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

                   Huruf e

                             Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

         

Pasal 37

                   Cukup jelas

Pasal 38

                   Huruf a

                             Cukup jelas

                   Huruf b

                             Cukup jelas

                   Huruf c

                             Cukup jelas

                   Huruf d

                             Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

                   Huruf e

                             Cukup jelas

                   Huruf f

                             Cukup jelas

         

Pasal 39

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

         

Pasal 40

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

         

Pasal 41

                   Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

         

Pasal 42

                   Cukup jelas

         

Pasal 43

                   Cukup jelas

         

Pasal 44

                   Ayat (1)

                             Yang dimaksud dnegan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

         

Pasal 45

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh ketua belah pihak yang bersengketa.

                             Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang‑undang ini.

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

         

Pasal 46

                   Ayat (1)

                             Huruf a

                                      Cukup jelas

                             Huruf b

                                      Undang‑undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

                                      Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar‑benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

                             Huruf c

                                      Cukup jelas

                             Huruf d

                                      Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap      konsumen.

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

         

Pasal 47

                   Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

                  

Pasal 48

                   Cukup jelas

Pasal 49

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

                   Ayat (5)

                             Cukup jelas

         

Pasal 50

                   Cukup jelas

         

Pasal 51

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

         

Pasal 52

                   Cukup jelas

         

Pasal 53

                   Cukup jelas

         

Pasal 54

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

         

Pasal 55

                   Cukup jelas

         

Pasal 56

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

                   Ayat (5)

                             Cukup jelas

         

Pasal 57

                   Cukup jelas

         

Pasal 58

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

         

Pasal 59

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

                   Ayat (4)

                             Cukup jelas

         

Pasal 60

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

Pasal 61

                   Cukup jelas

         

Pasal 62

                   Ayat (1)

                             Cukup jelas

                   Ayat (2)

                             Cukup jelas

                   Ayat (3)

                             Cukup jelas

         

Pasal 63

                   Cukup jelas

         

Pasal 64

                   Cukup jelas

         

Pasal 65

                   Cukup jelas

          TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821

undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999

sumber : UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN